TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM BERTINDAK SEBAGAI NEGOSIATOR BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MASA DALAM (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT MATARAM)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran dan fungsi kepolisian sebagai Negosiator dalam pengamanan aksi demonstrasi di wilayah Hukum Polres Mataram berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Masa, serta mengetahui Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Negosiator kepolisian dalam penanganan aksi Demonstrasi di wilayah Hukum Polres Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, Data dan Sumber Data diperoleh dari Data Primer yaitu bersumber dari informan dan/ atau responden secara langsung, Data Sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer yang bersumber dari UUD NKRI Tahun 1945, KUHP, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002, Perkapolri No.16 Tahun 2016, Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari pendapat para pakar hukum dan buku-buku hukum, Bahan Hukum Tersier diperoleh dari kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan ensiklopedia. Adapun hasil penelitian (1) peran dan fungsi kepolisian sebagai negosiator dalam aksi unjuk rasa adalah sebagai media untuk menampung dan menyampaikan keinginan pengunjuk rasa dan pihak yang dituju agar dapat dilakukan musyawarah, (2) kendala yang dihadapi kepolisian sebagai negosiator dalam aksi unjuk rasa yaitu kendala internal berkaitan dengan kemampuan melakukan negosiasi dan kurangnya jumalah personil yang memiliki kualitas sebagai negosiator, sementara kendala eksternal berupa kondisi citra kepolisian yang saat ini sedang tidak baik, kurangnya keinginan bermediasi, dan kurangnya inisiatif instansi yang dituju untuk lebih terbuka.