ALUR DAN PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019(STUDI DI BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT)

Abdurrahim, Abdurrahim and Haerani, Haerani and Megayati, Dhina (2023) ALUR DAN PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019(STUDI DI BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT). Unizar Recht Journal, 2 (1). pp. 1-9. ISSN 2829-2472

Full text not available from this repository.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pelaksanaan Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 dan bagaimana bentuk penegakan hukum yang ideal oleh Bawaslu terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan jenis penelitian empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dengan menggunakan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di studi di bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa (1) alur dan proses penegakan hukum tindak pidana pelanggaran pemilu oleh bawaslu di kabupaten Lombok Barat pada pemilu tahun 2019 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum. (2) Bentuk Penegakan Hukum yang ideal oleh bawaslu Kabupaten Lombok Barat terhadap Tindak pidana pelanggaran pemilu 2019 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum. secara expressive verbis menyatakan bahwa proses penanganan pelanggaran pidana pemilu wajib melewati sentra Gakkumdu sebagai pintu gerbang penegakan hukum pidana pemilu yakni dilakukan melalui alur: a) Penerimaan, b) Pengkajian, c) Penyampaian laporan/temuan kepada bawaslu, kedua Bentuk Penegakan hukum yang Ideal oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Lombok Barat seyogyanya melalui satu pintu Penindakan tindak pidana pemilu, dimana bawaslu diberikan kewenangan penuh sebagai suatu lembaga khusus “Special Crime Division” yang salah satu kompetensinya ialah menyelesaikan semua bentuk pelanggaran Pidana dari tahap penyidikan dan penuntutan secara cepat, sederhana, dan efisien.

Item Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum > Publikasi
Depositing User: LPPM Unizar
Date Deposited: 07 Sep 2023 07:04
Last Modified: 07 Sep 2023 07:04
URI: http://repository.unizar.ac.id/id/eprint/717

Actions (login required)

View Item
View Item