Perbandingan Intelijen Polri Dan Itelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Polda Nusa Tenggara Barat Dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta perbandingan mengenai tugas, peran dan fungsi intelijen Kapolri dan intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana pencurian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan tugas, peran dan fungsi intelijen Polri dalam mengungkap tindak pidana pencurian diatur dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan intelijen kejaksaan tidak ada pengaturan terkait peran intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana pencurian. Dan Yang menjadi dasar aturan peran intelkam dalam tingkat Polda dalam melakukan penangkapan tindak pidana pencurian adalah Pasal 1 ayat (18) , Pasal 22 dan Lampiran XV Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah dan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan peran intelijen Kejaksaan di tingkat Kejaksaan Tinggi NTB tidak terdapat peraturan yang mengatur perannya dalam melakukan pengungkapan tindak pidana pencurian.