Tanggung Gugat Perusahaan Kapal Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ambiguitas norma dalam menjerat perusahaan/korporasi sebagai akar dari kejahatan illegal fishing, yang dalam praktiknya hanya dikenakan pada awak kapal. Karena produk hukum yang ada saat ini masih memiliki kendala dalam menempatkan korporasi/perusahaan sebagai pelaku praktik illegal fishing. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu seluruh hukum dalam lingkup hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang memuat norma-norma yang menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan kapal penangkap ikan yang melakukan Illegal Fishing di Indonesia diatur dalam Pasal 101 UU Perikanan, namun dalam peraturan ini masih terdapat ambiguitas norma, sehingga belum efektif dalam menjerat korporasi sebagai pelaku utama praktik Illegal Fishing. Sedangkan jika dilihat dari hukum perdata, perusahaan/korporasi dalam hubungannya dengan awak kapal yang melakukan illegal fishing, maka perusahaan/korporasi harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pekerja/awak kapal yang berada di dalam lingkaran. pelaksanaan tugasnya. Dalam penelitian ini, penulis menyarankan jalan keluar melalui pendekatan multi pintu (multi legal regimes), yaitu pemberian hukum perdata berupa ‘kompensasi’ terhadap korporasi/perusahaan yang melakukan illegal fishing.