Fungsi Dan Wewenang Kepolisian Dalam Maklumat Kapolri Nomor: Mak/3/Ix/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 (Studi Di Polda Nusa Tenggara Barat)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fungsi dan wewenang Polda NTB dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi COVID-19, dan bagaimana tingkat ketaatan para paslon dan simpatisannya dengan adanya maklumat kapolri, serta kendala apa saja yang dihadapi Polda NTB dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Polri di Polda NTB sesuai maklumat kapolri nomor MAK/3/IX/2020 adalah untuk menjaga dan melindungi seluruh masyarakat pada setiap tahapan Pilkada serentak tahun 2020 untuk menghindari penularan virus COVID-19, dan kewenangan Polda NTB adalah membantu melaksanakan penegakan hukum kepada para paslon yang melanggar protokol kesehatan dengan mengacu pada hasil kerjasama dengan bawaslu provinsi NTB yaitu memberikan teguran lisan dan tertulis serta memberi sanksi tidak diperbolehkan melakasnakan kampanye dan pertemuan dialogis selama 3 (tiga) hari. Tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan bakal calon kepala daerah di Kabupaten Sumbawa dan Bima sangat rendah, sedangkan di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat sangat tinggi. Kendala yang dihadapi Polda NTB selama pilkada serentak 2020 terdapat 5 (lima) hal, yaitu: 1) Karakteristik masyarakat di wilayah NTB memiliki temperamen yang keras dan fanatik; 2) pemahaman tentang kesadaran politik/demokrasi dan hukum dalam masyarakat masih relatif rendah; 3) kurangnya Sosialisasi dari pemerintah daerah NTB tentang Undang-Undang Pemilu dan tata cara pemilihan; 4) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya virus COVID-19; 5) Keraguan anggota Polda NTB saat bertindak.