Implementasi Pengelolaan Tanah Kas Desa Sebagai Pendapatan Asli Desa Studi Di Desa Mujur

Salah satu aset desa yang disebutkan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah tanah kas desa. Walaupun istilah tanah kas desa tidak dijelaskan secara eksplisit, tanah kas desa memiliki definisi yang sama dengan tanah pecatu yang ada di Lombok atau tanah bengkok yang ada di Jawa. Bagaimana pengaturan pengelolaan Aset Desa menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana implementasi Peraturan Desa Mujur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum yang dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris, yang berarti bersifat nyata, yaitu dengan mendekati permasalahan yang diteliti. Peraturan Desa Mujur Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa ini dibuat beranjak dari penilaian masyarakat terkait fungsi lahan tanah pecatu desa atau tanah bengkok. berlakunya Peraturan Desa Mujur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa. Pemerintah desa mujur menjadikan Perdes tersebut sebagai dasar hukum bagi desa untuk pengalihan pemanfaatan pengelolaan tanah pecatu menjadi tanah kas desa seperti yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.Kata Kunci: Implementasi Perdes, Tanah Kas Desa