Analisis Yuridis Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri

Penelitian ini dilator belakangi oleh tingginya angka kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelakunya adalah anggota polisi. Atas dasar tersebut, penulis kemudian merumuskan masalah yaitu: Bagaimana pengaturan perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum positif Indonesia?; dan Bagaimana penegakan kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga ditinjau dari Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga diatur melalui undang-undang yang bersifat lex spesialis. Ketentuan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya pada prinsipnya anggota Polri yang melakukan KDRT dan korbannya adalah anak-anak, tetap dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. tentang Perlindungan Anak. Selain karena kedudukan dan profesinya, penegakan kode etik juga dilakukan terhadap anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga melalui Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Profesi Polri. Etika.