Analisis Pelaksanaan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberian Program Asimilasi Dirumah Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

COVID-19 adalah penyakit sangat menular yang dapat tersebar antara orang-orang yang berada di satu ruangan dengan orang yang terinfeksi, menghirup udara yang sama untuk durasi yang cukup. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) sebagai bentuk respon terhadap penyebaran COVID-19 di fasilitas tertutup seperti penjara. Maka dari itu tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberian Program Asimilasi Dirumah Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram), di mana dengan metode penelitian hukum normatif empiris disimpulkan: 1. Pengaturan Program Integrasi Asimilasi dirumah termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 yang kemudian dirubah kedalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020, selanjutnya diperpanjang dan dirubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 dan terakhir diperpanjang pelaksanaannya dan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2021 karena masa pandemi Covid-19 tak kunjung membaik. Perpanjangan kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini dilakukan sebagai upaya penyelamatan narapidana dan anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. 2. Pelaksanaan Program Integrasi Asimilasi dirumah pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun terdapat faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu keterbatasan dari segi petugas dalam proses penginputan berkas pada saat pelaksanaan program asimilasi ketika banyak yang harus di asimilasi sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaannya.