Efektifitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Studi di BPSK Kota Mataram)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi di BPSK Kota Mataram dan bagaimana efektifitas mediasi dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Kota Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, mekanisme mediasi di BPSK yaitu pengaduan konsumen, verifikasi dan pemeriksaan berkas perkara, penetapan majelis dan panitera, pemanggilan para pihak, pra-sidang, sidang pertama termasuk dengan pembuktian oleh pelaku usaha, apabila tercapai kesepakatan dibuat akta perdamaian. Sebaliknya jika tidak tercapai maka cukup dimuat dalam berita acara persidangan. Apabila tercapai kesepakatan maka putusan BPSK dikeluarkan paling lambat 7 dan selambatlambatnya selama 14 hari sejak diterima dan tidak ada keberatan maka putusan dilaksanakan. Kedua, penyelesaian sengketa konsumen dengan mediasi di BPSK Kota Mataram dikatakan efektif dikarenakan selama kurun waktu mulai dari tahun 2017 hingga Februari 2022, tercatat BPSK Kota Mataram telah berhasil menyelesaikan 92 perkara (70) dengan cara mediasi berhasil, swedangkan 35 perkara (27) lainnya diselesaikan melalui sepakat untuk tidak sepakat. Lebih lanjut, BPSK Kota Mataram juga tercatat memiliki presentase kegagalan memnyelesaikan 4 perkara (3), artinya sebagian besar perkara dapat diselesaikan. Adapun efektifitas penyelesain sengketa melalui mediasi di BPSK Kota Mataram dapat berhasil dikarenakan dengan beberapa hal, diantaranya keterampilan, teknik-teknik mediator dalam mendamaikan dan bertanya, kemampuan menganalisa sengketa dari seorang mediator dalam melakukan mediasi, dan iktikad baik dari para pihak untuk melaksanakan eksekusi akta perdamaian.