Pencabutan Hak Pembebasan Bersyarat (PB) Terhadap Narapidana Residivis Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pencabutan hak bebas bersyarat dalam kegiatan pembinaan di Rutan Kelas II B Praya dan bagaimana dampak pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi residivis, keluarga, warga binaan pemasyarakatan (WBP) lain, petugas rutan dan masyarakat. Penelitian ini merupakan Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencabutan hak pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Klas II B Praya dari tahun 2021 sampai dengan Maret 2022 berjumlah 8 (delapan) orang narapidana. Terdiri dari 5 (lima) orang di Tahun 2021 dan 3 (tiga) orang narapidana di Tahun 2022. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan jumlah. Selain itu dampak dari pencabutan hak pembebasan bersyarat yang muncul bagi residivis, keluarga, warga binaan pemasyarakatan lain, petugas rutan dan masyarakat khususnya di Rutan Kelas II B Praya diantaranya yakni Narapidana residivis akan merasa terpuruk, kurang bersemangat, sering menyendiri di dalam kamarnya, hilangnya motivasi mengikuti kegiatan pembinaan yang telah diprogramkan, timbul rasa kecewa bagi pihak keluarga, warga binaan pemasyarakatan lain akan lebih berhati-hati dalam menjalani pembebasan bersyarat ketika sudah bebas dari Rutan, dan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembinaan di dalam Rutan.