PELAKSANAAN PELAYANAAN PEMECAHAN DAN PEMISAHAN SERTIPIKAT PADA KAWASAN “LAHAN SAWAH DILINDUNGI” BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 12 TAHUN 2020 (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM)

Prabowo, Sekti Andy and Kamil, Muhammad Ikhsan and Mauludin, Novie Afif (2023) PELAKSANAAN PELAYANAAN PEMECAHAN DAN PEMISAHAN SERTIPIKAT PADA KAWASAN “LAHAN SAWAH DILINDUNGI” BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 12 TAHUN 2020 (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM). Unizar Recht Journal, 2 (1). pp. 167-184. ISSN 2829-2472

Full text not available from this repository.

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pemecahan sertipikat yang masuk kedalam Kawasan LSD mengacu kepada Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2020 dan juga proses pemisahan sertipikat yang masuk kedalam Kawasan LSD di Kantor Pertanahan Kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris, dan penelitian ini bersifat Deskriptif, teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik Purposive Sampling, Teknik Purposive Sampling merupakan bagian dari teknik Non Propability Sampling/Non Random Sampling, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis kualitatif serta pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pelayanaan pemecahan dan pemisahan sertipikat pada kawasan “Lahan Sawah Dilindungi” berdasarkan Permen ATR/BPN nomor 12 tahun 2020 didapati bahwa dalam pelaksanaannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram membuat kebijakan untuk pemecahan di Kawasan LSD melalui Pertimbangan Teknis Pertanahan, dari pertimbangan teknis tersebut dapat diketahui bahwa proses pemecahan yang dimohonkan oleh pemohon perseorangan maksimal 5 bidang pecahan, sedangkan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum bisa lebih dari 5 pecahan bidang. Proses pemisahan dikawasan Lahan Sawah Dilindungi karena adanya pembebasan lahan untuk jalan, dalam mekanisme pelaksanaanya proses pengadaan tanah seharusnya memperhatikan RT RW dan Peta LSD namun apabila urgensinya sangat penting seperti pembangunan fasilitas jalan umum maka dapat diabaikan, permohonan pemisahan baru dilakukan setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan.

Item Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum > Publikasi
Depositing User: LPPM Unizar
Date Deposited: 08 Sep 2023 02:33
Last Modified: 08 Sep 2023 02:33
URI: http://repository.unizar.ac.id/id/eprint/723

Actions (login required)

View Item
View Item