Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pihak Ketiga Yang Mempromosikan Judi Online

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terkait promosi judi online oleh pihak ketiga serta untuk mengetahui apa kendala para penegak hukum dalam memberantas perkara promosi judi online oleh pihak ketiga. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan mempromosikan perjudian online yang dilakukan oleh pihak ketiga melanggar Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan bentuk pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam memberantas perkara promosi perjudian online adalah terbatasnya personel unit kejahatan Cyber di kepolisian maupun penyidik di Kementrian Komunikasi dan Informatika, penggunaan identitas virtual oleh pelaku, terdapat kekurangan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahayanya kejahatan cyber dalam hal ini perjudian online. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam memberantas promosi perjudian online oleh pihak ketiga dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas polisi cyber dengan cara merekrut anggota baru serta melakukan pelatihan dan sertifikasi guna menghasilkan polisi cyber yang berkualitas serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya kejahatan cyber dalam hal ini perjudian online. Sehingga masyarakat dapat membantu memberantas promosi konten-konten yang memiliki muatan perjudian dengan cara melapor kepada pihak yang berwajib.